Menjejaki Gerakan Pramuka

Perkembangan gerakan pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan dalam tatanan dunia global bangsa dan negara, membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Maka, penanaman nilai-nilai sejarah perjuangan kepramukaan perlu diketahui dan difahami lebih mendalam demi terbentuknya kesadaran akan pentingnya gerakan pramuka sepanjang masa.
Dimulai sejak tahun 1908, Mayor Jendral Baden Powell dari Inggris melancarakan suatu gagasan tentang pendidikan di luar sekolah/non formal untuk anak-anak di Inggris, dengan tujuan supaya mereka menjadi masyarakat Inggris yang baik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya saat itu. Kemudian, beliau mengarang buku “Scounting for Boys” yang memuat cerita pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan untuk para pramuka. Gagasan beliau ini sangat cemerlang dan menarik sehingga diterapkan pula di negara lain. Diantaranya, Nederland (Belanda). Oleh orang-orang Belanda didirikan NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeninging = Persatuan pandu-pandu Hindia Belanda) pada daerah jajahannya misalnya, Indonesia.
Sementara, oleh pemimpin pergerakan nasional, ide Baden Powell ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik untuk kemudian menjadi kader Pergerakan Nasional. Didirikanlah bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO (Jaavanse Padvindres Organizatie), JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nationale Islemitische Padvindery), SIP (Serikat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon) dan sebagainya. Namun, pemerintah Hindia Belanda diluar NIPV melarang penggunaan istilah Padvinder dan Padvindery, maka K.H Agus Salim menggunakan istilah Pandu dan Kepanduan untuk mengganti istilah asing tersebut
Berbagai gerakan pramuka ini telah melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya mematangkan momentum sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sikap ini menimbulkan niat mengeratkan persatuan antar organisasi-organisasi kepanduan. Maka, pada tahun 1930 bermunculan INPO (Indonesische Padvinders Organizatie), PK (Pandu Kesultanan), dan PPS (Pandu PEmuda Sumetera) yang tergabung dalam satu organisasi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian, terbentuknlah suatu federasi yang dinamakan Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI) tahun 1931 yang berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) tahun 1938.
Masa pemerintahan jepang (perang duinia II), oleh penguasa Jepang, adanya larangan oraganisasi kepanduan Indonesia. Tokoh-tokoh pandu banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA).
Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, ketika berkobarnnya perang kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Sala, yang menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah NKRI. Setelah pengakuan kedaulatan, berdirilah kembali organisasi HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik, KBI, dan lain-lain.
Menjelang tahun 1961 kepanduan Indonesia terasa sangat lemah karena terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan, meskipun sebagian organisasi tersebut menghimpun diri dalam federasi organisasi kepanduan yakni satu federasi kepanduan putera dan dua federasi kepanduan puteri yaitu (IPINDO) Ikatan Pandu Indonesia) tahun 1951, PAPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia) tahun 1945, PKPI (Perserikatan Kepanduan Puteri Indonesia). Tahun 1955. IPINDO berhasil menyelenggarakan Jembore Nasional I di Pasar minggu, Jakarta.
Pada akhirnya, untuk memperkuat kepanduan ketiga federasi meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Hanya sekitar 60 dan 100 organisasi yang tergabung dalam PERKINDO dengan jumlah anggota 500.000 orang. Namun, masih terdapat hal yang berlawanan karena perbedaan organisasi politik dan organisasi masa dari setiap anggota sehingga masih belum sepenuhnya terikat kuat dalam satu wadah kepanduan. Oleh PERKINDO dibentuklah kepanitiaan untuk mencari solusi dari perpecahan tersebut yang terpaku dalam gaya tradisonil atau hanya berjalan dikota-kota besar saja yang anggotanya telah mengenyam pendidikan barat, tidak seperti di Inggris. Hal ini mengartikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan itu, belum disesuaikan dengan keadaan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Kelemahan lain, adanya faham komunis dalam gerakan Kepanduan Indonesia untuk menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalamm PERKINDO menetangnya, dan dengan bantuan perdana Menteri Juanda maka, perjuangan mereka menghasilkan keputusan Presiden Republik Indonesia no. 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka, yang pada tanggal 20 mei 1961 ditanda tangani oleh Ir. Juanda sebagai pejabat Presiden RI, karena Soekarno sedang berkunung ke Jepang.
Gerakan pramuka menjadi perkumpulan non-govermental (bukan badan pemerintahan), dan berbentuk kesatuan. Gerakan pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, hingga pengurusnya (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabangan Kwartir Ranting) dipilih secara musyawarah. Selanjutnya, kepanduan organisasi-organisasi di Indonesia menjadi satu dalam gerakan pramuka.
Keputusan presiden no 238 tahun 1961, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelanggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia: organisasi yang menyerupai, yang sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaanya.
Dalam anggaran dasar gerakan pramuka ditetapkan bahwa dasar gerakan pramuka ialah Pancasila, dan bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indoensia dengan prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang baik.. Gerakan pramuka itu kemudian mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat sehingga dalam kurun waktu singkat, telah berkembang di kota-kota besar hingga pedesaan. Kemajuan pesat itu juga berkat sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan oleh gerakan pramuka pada tiap tingkat, dari tingkat nasional hingga gugus depan.
Ketika itu, kira-kira 80% penduduk Indonesia tersebar di pedesaan dan 75 % berasal dari keluarga petani. Maka, kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun prtama (1961) bersama dengan Menteri Pertanian mengeluarkan instruksi pembentukan Satuan Karya Pramuka Tarunabumi. Kegiantannya lebih pada bidang pembangunan pertanian dan desa secara lebih nyata dan intensif. Selain itu, adapula Satuan Karya Putera Dirgantara, Satuan Karya Bahari, dan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan cinta dirgantara, cinta bahari, cinta ketertiban masyarakat. Satu-satuan karya tersebut, terdiri dari pramuka penegak (usia 16-20 tahun) dan pramuka pandega (usia 21-25 tahun). Pramuka siaga dan penggalang (usia 7-10 tahun dan 11-15 tahun) tidak ikut dalam satu satuan Karya tersebutr, akan tetapi pandega dan penegak dalam gugus depannya menjadi instruktur bagi siaga dan penggalang dalam kecapakapan yang diperolehnya sebagai anggota Satuan Karya yang dimaksud.
Perluasan gerakan pramuka dalam pembangunan pertanian dan masyarakat desa dan penyelanggaraan satuan-satuan karya Pramuka Tarunabumi menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO, dan Boy Scout World Bureau.
Namun, Perkembangan masyarakat Indonesia saat itu dihadapkan pada berbagai problematika sosial, seperti kepadatan penduduk, urbanisasi, pengangguran dan sebaginya. Maka tahun 1970 Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan ketua Kwartir Gerakan Pramuka mengeluarkan suatu instruksi yaitu mengenai partisipasi gerakan pramuka dalam menyelenggarakan transmigrasi danm pembinaan gerakan koperasi. Dan juga, masalah siswa belajar yang harus berhenti di tengah jalan (drop outs), maka gerakan pramuka bekerja sama dengan Departemen Perindustrian, mengarahkan perhatiannya pada pendidikan kejuruan untuk memberi keterampilan. Kemudian, gerakan pramuka melakukan kerjasama dengan banyak instansi seperti Palang Merah Indoonesia, Bank Indonesia, DPU, Departemen P dan K, Departemen Agama dan lain-lain.
Cukup disayangkan, pada era globalisasi ini. kepramukaan terbatas pada ekstrakurikuler sekolah dan kurang menyentuh pada aspek diri untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah melakukan revitalisasi pada tanggal 14 agustus tahun 2006 dengan mencanangkan UU RI Nomor 12 tahun 2011 mengenai gerakan pramuka yang diartikan sebagai gerakan yang dibentuk oleh pramuka untuk meyelanggarakan pendidikan kepramukaan yang memegang teguh pada trisatya dan dasadharma untuk turut serta membangun bangsa dan negara. Penulis berharap semangat perjuangan pramuka yang telah melewati sejarah penjang terus berkobar dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
Anonim.1983. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar. Diterbitkan oleh: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Jakarta Pusat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s